Aspek Yuridis Historis berlakunya paket Undang Undang

Aspek Yuridis Historis berlakunya paket Undang Undang
di Bidang Keuangan Negara
(UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara)


Beralihnya kekuasaan Hindia Belanda kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan, secara yuridis berarti hukum Belanda sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan hukum nasional. Namun demikian Undang-Undang Dasar 1945 dalam aturan peralihan mengatur bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar. Sehingga kita melihat banyak perundang-undangan yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda, baik sebagian ataupun keseluruhannya, walaupun detik proklamasi telah jauh terlewat.

Tidak luput dari fakta ini adalah undang-undang di bidang keuangan negara. Lebih dari 100 tahun Pemerintah RI menggunakan undang-undang Belanda sebagai dasar pengelolaan keuangan negara. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia yang lebih sering disebut dalam istilah aslinya ICW/IndischeComptabiliteitswet sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah menjadi pedoman dasar pengelolaan Keuangan Negara (baca : APBN) beserta lembaga pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan APBN, seperti CKC (Kantor Kas) dan lembaga vertikal yang terkait.

A. Masa Sebelum berlakunya Paket UU di Bidang Keuangan

1. Deskripsi I
ICW adalah Undang-undang di bidang pengelolaan perbendaharaan ansich

Yang menarik disini adalah, bahwa ICW hanyalah mengatur pengelolaan kebendaharaan. Yaitu menyangkut pencatatan, penyimpanan, pengeluaran, dan pelaporan (lingkup sempit) uang maupun barang. Sementara RAB, sebagai organic law , turunan langsung dari I S (undang-undang dasar Hindia Belanda), yang merupakan undang-undang pengelolaan keuangan negara tidak pernah diimplementasikan sebagai dasar pengelolaan APBN.

2. Deskripsi II
Pengelolaan Keuangan Negara diatur dengan Keputusan Presiden


3. Deskripsi III
Menteri Keuangan bertindak sebagai ordonatur dan otorisator

4. Deskripsi IV
Hanya ada pengaturan perbendaharaan dan pengawasan

5. Deskripsi V
Upaya para ahli hukum keuangan negara

B. Berlakunya Paket Undang-undang di Bidang Keuangan Negara