1. PANITIA ACHMAD NATANEGARA (1945 - 1947)
Menyusun konsep RUU Keuangan Republik
2. PANITIA HERMANS (1950 - 1957)
Menyusun RUU Pokok tentang Pengurusan Keuangan Negara disingkat “UUPKN” (dalam bahasa Belanda).
3. PANITIA AHLI DEPARTEMEN KEUANGAN (1959 - 1962)
Tidak berhasil menyelesaikan konsep RUU.
4. PANITIA AHLI DEPARTEMEN KEUANGAN DAN POLITISI (1963 - 1965)
Tidak berhasil menyelesaikan konsep RUU.
PANITIA SOEDARMIN (1969 - 1974)
Menyusun konsep RUU tentang Pengurusan Keuangan Negara.
- Seminar ICW yang diselenggarakan Institut Ilmu Keuangan pada tahun 1970 menyarankan undang-undang diberi judul “Undang-undang tentang Anggaran dan Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Negara” atau disebut “Undang-undang Keuangan Negara” disingkat “UKN”.
7. PANITIA GANDHI (1975 - 1983)
Menyusun konsep RUU semula berjudul “Undang-undang tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” berubah menjadi “Undang-undang tentang Keuangan Negara”, dan akhirnya berubah menjadi “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara”.
8. PANITIA PROF. DR. ROCHMAT SOEMITRO (1983 - 1984).
Dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan menyusun konsep RUU semula berjudul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara” kemudian menjadi “Undang-undang tentang Pokok-Pokok Perbendaharaan Negara”.
PANITIA SOEGITO (1984 - 1988)
Mengolah kembali RUU hasil PANITIA GANDHI yang kemudian diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara”.
10. PANITIA TAUFIK (1989 - 1993)
Mengkaji ulang hasil PANITIA SOEGITO dan hasilnya tetap diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara”.
11. TIM INTERN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (1990)
Menyusun konsep RUU berjudul “Undang-undang tentang Keuangan Negara”.
12. TIM PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA (1998 - 1999)
Mengkaji dan menyempurnakan RUUPN hasil PANITIA TAUFIK . Menghasilkan paket RUU bidang Keuangan Negara yang terdiri atas :
a) RUU tentang Keuangan Negara, dan
b) RUU tentang Perbendaharaan Negara.
TIM COUNTERPART RUU BPK-RI (1999 - 2000).
Dibentuk oleh BPK-RI, menghasilkan RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Atas Pengelolaan Keuangan Negara. RUU disampaikan kepada Pemerintah untuk diusulkan kepada DPR-RI.
Pemerintah melakukan sinkronisasi RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Atas Pengelolaan Keuangan Negara dengan Paket RUU yang dihasilkan Tim Pengkajian dan Penyempurnaan RUU Perbendaharaan Negara. Pemerintah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Undang-undang Ketentuan Pokok Keuangan Negara yang beranggotakan unsur pejabat Pemerintah dan BPK-RI.
TIM PENYUSUNAN RUU KETENTUAN POKOK KEUANGAN NEGARA (1999 - 2001).
Dibentuk oleh Pemerintah dan beranggotakan unsur pejabat Pemerintah dan BPK-RI. Melakukan penyusunan kembali RUU bidang Keuangan Negara dalam rangka sinkronisasi RUU yang dihasilkan Tim Pemerintah dengan RUU yang dihasilkan Tim BPK-RI. Tim menghasilkan Paket 3 RUU Bidang Keuangan Negara, yaitu:
- RUU Keuangan Negara,
- RUU Perbendaharaan Negara, dan
- RUU Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Paket RUU Bidang Keuangan Negara disampaikan Pemerintah kepada DPR-RI pada tanggal 29 September 2000. Pembahasan dimulai pada tanggal 23 Oktober 2000. Sosialisasi secara luas terus dilakukan Pemerintah baik di lingkup nasional maupun internasional.
