A. LATAR BELAKANG
HUKUM, sebagai dasar kehidupan bermasyarakat adalah "aturan" yang diciptakan oleh anggota masyarakat itu sendiri berdasarkan hasil dari kontrak sosial. Hukum berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya agar hidup teratur, adil, serta aman dan tenteram.
DALAM hal ini hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial untuk mempertahankan status quo dalam hal anggota masyarakat menginginkan suatu keadaan yang memang diinginkan. Namun, karena masyarakat selalu mengalami perubahan, termasuk perubahan nilai- nilai yang ada dalam masyarakat itu, hukum tidak hanya sebagai sarana kontrol sosial untuk mempertahankan aturan- aturan yang telah ada, melainkan juga sebagai a tool of social engineering.
HUKUM, selain difungsikan sebagai ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia harus berperilaku agar hidup teratur, adil, serta aman dan tenteram dalam masyarakat yang selalu berubah/berkembang, hukum dapat difungsikan sebagai alat untuk mengendalikan warga masyarakat oleh penguasa. Hukum dapat menjadi alat yang potensial bagi pemerintahan yang bersifat tirani. Masalah lain adalah jika hukum dikaitkan dengan kekuasaan, ada yang berpendapat bahwa hukum yang jelek seperti apa pun di tangan penguasa yang baik akan menghasilkan pelaksanaan hukum yang baik dalam arti sesuai dengan kehendak anggota masyarakat. Apalagi jika hukumnya baik dan di tangan penguasa yang baik.
TANAH, dalam pandangan kaum sosialis adalah mode of production. Semakin luas seorang bangsawan atau tuan tanah di zaman feodal menguasai tanah, maka pengaruhnya akan makin luas, semakin produktif. Tanah sebagai sumberdaya yang amat penting, oleh kebanyakan orang memang telah dipandang sebagai simbolisasi harga diri, prestise, dan status sosial sedari dahulu bukan saja di zaman feodal seperti diungkapkan Marxian tadi, namun jauh beberapa abad sebelumnya. Karena berfungsi sebagai penopang kehidupan manusia, tanah dimaknai sebagai objek sumber bagi penghidupan manusia yanglayak. Dan sumber penghidupan ini pada gilirannya memberikan pengaruh dan dampak terhadap pola budaya dan sosial masyarakat yang memanfaatkan tanah pada lingkungan tertentu. Dengan demikian jelas bahwa tanah selain sebagai fungsi fisik muka bumi, juga mempunyai peran penting dalam mendukung kehidupan sosial budaya masyarakat secara umum. Kritisnya lagi, sifat materi tanah yang tetap dan tidak bisa dibiakkan, menjadikan tanah bukan hanya sebagai kepentingan tapi kebutuhan. Hukum sebagai produk kekuasaan selalu spesifik mengatur masalah tanah. Efektifitas kekuasaan seakan diuji dalam pengaturannya di bidang pertanahan. Kemampuan perlindungan hukum atas tanah bahkan menjadi parameter kewibawaan dan keberhasilan pemerintahan. Akan tetapi pikiran tersebut tidak bisa bertahan jika berhadapan dengan kepentingan. Dengan misi kesejahteraan, beberapa perundang-undangan ternyata justru menimbulkan komplikasi di tengah masyarakat. Sedikit ilustrasi dalam tulisan ini adalah Perpres 36/2005 tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum yang berimplikasi tercabutnya hak-hak tanah masyarakat, dimanakah sebenarnya perlindungan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat atas tanah ? B. PEMBAHASAN
Hingga saat ini, penguasaan atas tanah tetap merupakan sebuah hak yang fundamental Sangat sering terjadi pertikaian yang berujung pada kematian akibat perebutan tanah, dan bagaimana bantaran sungai yang terkesan kurang layak untuk ditempati, oleh kaum miskin kota yang marginal dan dimarginalkan, diurug untuk kemudian ditimbun sebagai tempat memijakkan kaki-kaki mereka, adalah gambaran kecil tentang arti tanah bagi kehidupan manusia dizaman ini. Persoalan tanah, bukanlah permasalahan bagi segelintir orang saja. Bukan saja menjadi kepentingan pemerintah, kontraktor, pengembang, atau developmentalis syndrome (istilah untuk berlagak sebagai pengembang), usahawan, petani, atau rakyat miskin yang meninggali gubuk- gubuk reot di bantaran sungai. Tapi juga adalah kepentingan seluruh anak manusia sejak terlahir untuk pertama kalinya di atas bumi ini. Kepemilikan atas tanah merupakan hal yang serius karena menyangkut hajat hidup seseorang, dan menjadi pemenuhan terhadap hak-hak kemanusiaan seseorang. Hak untuk hidup layak semestinya menegaskan kembali hak-hak atas penguasaan tanah dari sebuah individu. Pertentangan penguasaan tanah yang terjadi sejak zaman batu ini, sepertinya dan pastinya, akan kembali bertambah panjang sebagai sebuah rantaian kisah tentang pergolakan, pertikaian, dan tragedi kemanusiaan yang menyangkut kepemilikan lahan.
Masalah sertifikasi
Sertifikasi tanah merupakan bentuk pengakuan hak atas tanah, namun justru disinilah segala permasalahan itu muncul. BPN mentarget sertifikasi tanah sebanyak 3,2 juta bidang. Pada 2005 pemerintah hanya membebaskan biaya pengurusan sertifikat terhadap 410.361 bidang tanah. Tahun 2006, angka tersebut memang meningkat 44% menjadi 591.000 bidang tanah, namun masih jauh dari target yang dipatok BPN.
Dengan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor riil dan Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil Mandiri (UMKM), pemerintah menargetkan sertifikasi tanah milik UMKM lebih dari 23.000 bidang. Ternyata realisasinya hanya 3.335 sertifikat atau hanya 3,27% dari target. Dari data tersebut nampaknya program kerja BPN mengandung kontradiksi. Reformasi agraria ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi anggaran sertifikasi untuk petani dan nelayan sangat kecil.
Pada 2009, BPN memang berusaha mempercepat penyelenggaraan sertifikasi tanah dengan menempuh tiga skenario. Salah satu kenario itu adalah pensertifikatan program khusus. Yakni, pensertifikatan tanah yang terkait dengan program-program sektoral dari kementerian tertentu. Terdapat 211.210 bidang tanah yang akan disasar program khusus ini. Ternyata dari jumlah itu, pensertifikatan tanah-tanah petani hanya terwujud 8.065 bidang dan tanah-tanah nelayan 2.419 bidang.
Diakui bahwa sertifikasi merupakan upaya melegalisasi tanah masyarakat. Setelah terdaftar, tanah itu menjadi aset masyarakat, selain merupakan perlindungan secara hukum, tapi juga secara ekonomi dan politik. Faktanya, terdapat banyak tanah yang tidak bersertifikat sehingga diidentikkan dengan tanah tak bertuan. Tanah ini menjadi rebutan, tidak hanya oleh sesama anggota masyarakat, tapi juga oleh masyarakat dan institusi pemerintah.
Komplikasi Produk Hukum
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diberlakukan sejak 3 Mei 2005 perlu dicermati secara saksama. Apakah perpres tersebut memberikan aturan-aturan yang harus diikuti oleh anggota masyarakat agar hidup teratur, adil, aman dan tenteram, serta dapat memajukan masyarakat. Atau berisi aturan-aturan yang dipakai sebagai alat untuk mengendalikan anggota masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum tanpa memerhatikan kepentingan khusus?
Kita mengakui bahwa dalam pembangunan diperlukan bidang-bidang tanah. Kadang bidang tanah yang diperlukan sudah ada pemegang haknya atas tanah tersebut. Bias merupakan hak individu maupun kelompok yang biasa disebut hak komunal atas tanah atau hak ulayat. Pengorbanan pemegang hak atas tanah untuk melepaskan haknya demi kepentingan umum sangat perlu dihargai, mengingat tanah bukan saja bernilai ekonomis bagi pemegang haknya, tetapi dapat juga magis-religius.
Pengaturan tentang pencabutan hak atas tanah, baik tanah milik individu maupun tanah milik komunal, jelas diperlukan. Namun, tentunya aturan itu diharapkan tidak hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Ditetapkannya Perpres No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada 3 Mei 2005 sebagai pengganti Keputusan Presiden (Keppres) No 55/1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ternyata telah mendapat kritikan dari berbagai pihak. Dikhawatirkan perpres tersebut lebih kejam daripada keppres yang menurut pengalaman dijalankan secara kejam. Akan lebih banyak menimbulkan konflik akibat penggusuran paksa lahan-lahan penduduk demi terlaksananya pembangunan untuk kepentingan umum.
Dalam perpres tersebut kekuasaan presiden sangat besar, yakni presiden berhak mencabut hak atas tanah yang dimiliki seseorang atau kelompok jika tak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dan pengembang. Masalahnya adalah, presiden kita itu bukan seorang raja atau nabi, sehingga keputusan presiden tidak bisa dikritisi
Ketakutan akan terjadinya pencabutan hak atas tanah secara sewenang-wenang selain berdasarkan pengalaman pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, juga karena ketentuan dalam perpres itu sendiri Pencabutan hak atas tanah untuk digunakan bagi kepentingan umum dalam rangka pembangunan tentunya akan dapat diterima oleh warga negara Indonesia siapa pun apabila pencabutan tersebut tidak merugikan pemilik hak atas tanah. Setidaknya pengadaan tanah disebut dianggap adil apabila kepada pemegang hak diberikan ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya. Pemulihan social ekonomi tersebut, minimal setara dengan keadaan sebelum pembebasan tanah, dan pihak yang memerlukan tanah dapat memperoleh tanah sesuai dengan rencana dan memperoleh perlindungan hukum.
Permasalahnnaya, jika pencabutan hak atas tanah membuat pemegang hak menjadi lebih buruk kondisi sosial ekonominya dari keadaan sebelum pembebasan tanah, maka tentunya menimbulkan kesengsaraan bagi pemegang hak. Kesengsaraan tersebut dapat dirasakan dalam segi sosial ekonominya, atau dalam segi magis-religius. Apakah penguasa manusiawi apabila seseorang yang telah berjasa pada orang banyak dengan melepaskan hak atas tanahnya untuk pembuatan bandara misalnya harus menjadi gelandangan karena ganti ruginya tidak dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya? Apalagi jika tanah tersebut merupakan sumber kehidupan dan tempat tinggal sekelompok orang (masyarakat).
Mengembalikan Konsistensi Perlindungan Hukum
Jika hukum dijalankan secara benar, kekuasaan berjalan mengikuti aturan- aturan hukum yang mengaturnya dan bukan hukum dipakai sebagai alat kekuasaan atau sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, kasus akibat pengambil alihan hak tanah di nusantara ini tidak akan terjadi. Karena penguasa akan mendasarkan tindakannya berdasarkan aturan yang ada. Dalam kaitan kekuasaan untuk pencabutan hak atas tanah, penguasa berkewajiban untuk memerhatikan Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa :
(1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
(2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
(3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Jika dasar pembuatan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum didasarkan pada ketentuan UUD 1945 tersebut di atas, tentunya kita tidak perlu khawatir akan terjadi otoriterianisme dalam soal pertanahan. Apalagi jika penguasa menjalankan kekuasaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan hukum yang ada dan tunduk pada hukum tersebut. Karena ketentuan dalam UUD merupakan kontrak sosial rakyat
Memperhatikan dan menimbang opini-opini yang lahir dalam masyarakat berkaitan dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tersebut adalah suatu hal yang bijak. Lebih bijak mencabut hak atas tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum tanpa memberikan rasa "sakit" pada subyek (seseorang atau kelompok orang) yang memiliki hak atas tanah tersebut akan memberikan rasa adil, aman dan tenteram bagi subyek tersebut.
C. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dalam hal tanah hanya bernilai ekonomis, pelepasan hak atas tanah demi kepentingan umum, penggantian atas tanah tersebut dapat dilakukan atas pertimbangan ekonomi, yakni orang yang melepaskan hak atas tanah diganti uang atau tanah di tempat lain dengan mempertimbangkan bahwa kondisi ekonominya minimal seperti sebelum hak atas tanahnya dilepaskan.
Dalam hal tanah mempunyai makna yang lebih luas lagi, misalnya tanah sebagai benda magis- religius, benda yang melandasi kehidupan komunal tradisional, benda yang tidak dapat dimiliki secara pribadi dan permanen, serta benda sebagai media cadangan bagi sumber kehidupan generasi mendatang, maka penggantian atas pencabutan hak atas tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum perlu dicari cara menyembuhkan rasa "sakit" secara bersama antara pemegang hak, pihak yang memerlukan tanah, dan pemerintah. Patut diingat bahwa konon perlawanan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda karena dipicu dibangunnya jalan melintasi makam keluarga keratin. Dan karena presiden bukan nabi, hak prerogatif presiden untuk mencabut hak atas tanah sebaiknya ditiadakan. Kontra logikanya adalah, perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat akan terwujud apabila undang-undang atas tanah sesuai dengan konstitusi dasar UUD tahun 1945..
D. Bahan Bacaan ...
D. BAHAN BACAAN
Konsorsium Pembaruan Agraria, “Reformasi Agraria, Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia”, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bandung, 1997
Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”,Citra Aditya Bakti,
Bambang Widjojanto , Rahmat Bagja, “Adilkah Hak Atas Tanah Dicabut?”, Media Indonesia pada tanggal 26 Mei 2005
Rianto Adi , “Pencabutan Hak atas Tanah”, Kompas Sabtu, 11 Juni 2005
Didik J. Rachbini, “ Analisis Ekonomi Perpres 36/2005”, Suara Merdeka, Senin 4 Juli 2005
